Bagaimana Seharusnya Islam Berpolitik?

Oleh: Muhammad Ijlal Sasakki Junaidi

Sejak kelahirannya, Islam memberikan perhatian sangat besar pada upaya terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang teratur dan beradab. Hakikat ini bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya ayat-ayat Al-Qur’an yang membicarakan kehidupan sosial, tetapi juga ditunjukkan melalui praktik kehidupan komunitas atau masyarakat muslim awal di bawah naungan dan bimbingan Nabi Muhammad SAW.

Di Madinah, praktik kehidupan Nabi bersama komunitas muslim ini terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, dan berimplikasi terhadap munculnya keyakinan dari para pemikir dan tokoh muslim yang lahir di abad modern dan kontemporer bahwa Islam bukan saja Agama yang mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek akidah dan ibadah (ibadah mahdhoh), melainkan Islam juga mengemban misi untuk menciptakan tatanan kehidupan masayarkat yang aman, damai, dan sejahtera melalui pengelolaan kehidupan ekonomi, hukum, pendidikan, serta perpolitikan.

Tulisan ini menjelaskan tentang bagaimana politik Islam dapat dipahami secara benar, sumber- sumbernya apa saja yang menjadi rujukan atau referensi utama dalam pengkajian mengenai politik Islam ini. Karena politik Islam ini memiliki metode sendiri, yang tidak hanya mendasar pada kasus-kasus yang bersifat empiris tetapi juga berdasarkan pada sumber rujukan utama yaitu, Al- Qur’an dan Sunnah Nabi.

Pemikiran politik Islam adalah pemikiran atau gagasan tentang bahasan- bahasan politik berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Nabi, serta praktik-praktik politik para Khulafa’ al-Rasyidin dalam rangka terciptanya kesejahteraan di dunia maupun akhirat.

Islam dan Pemikiran Politiknya

Sudah sangat jelas, pemerintahan dalam Islam sebagai instrumen yang dipergunakan untuk merealisasikan misi dan tujuan mulia, baik untuk jangka pendek ataupun jangka panjang dalam dunia dan akhirat. Sedangkan berbeda dengan para ilmuan politik empiris yang membatasi ruang lingkup penyelidikan mereka pada tindakan dan kebijakan yang dapat diselidiki secara empiris, maka kemudian politik didefinisikan dalam salah satu pandangan pemikir sebagai kajian terhadap siapa dan mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Begitu juga asosiasi politik atau negara dipahami sebagai instrumen pelengkap bagi tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (pragmatis) dan dapat dikalkulasi sesuai dengan konsepsi orang-orang instrumentalis berdasarkan pemikiran yang rasional. Maka disini politik harus didasari pada moral karena jika tidak akan menjadi permainan kotor melalui berbagai cara yang bisa dilakukan tidak penting halal atau haram itu urusan agama.

Hal ini bisa kita lihat pada individu-individu yang selalu mencari jabatan atau kekuasaan melalui cara-cara yang tidak mengenal halal-haram, persaingan yang tidak sehat antara satu dengan yang lainnya untuk memperoleh kedudukan atau memperbesar kekuasaan atau untuk mempertahankan jabatan yang dianggapnya sebagai hak istimewa melalui penggabungan formasi, manipulasi atau menyingkirkan rival. Itu semua dilakukan tanpa mengalkulasikan dampaknya, baik positif maupun negatif, yang terpenting hanyalah tercapainya tujuan.

Dalam kondisi seperti ini sebenarnya telah terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, baik disadari ataupun tidak, dan ini sebagai akibat dari pemahaman politik yang tidak benar, bahwa politik itu untuk mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Jika yang terjadi seperti ini, maka sesungguhnya politik akan terjebak pada permainan kotor, manipulatif dan berujung akan menghalalkan segala cara demi tercapainya sebuah tujuan, yaitu kekuasaan. Oleh karena itu, ketika kekuasaan hanya menjadi orientasi politik dan hampa dari tujuan-tujuan untuk terciptanya kebaikan bersama, maka politik dan kekuasaan itu akan menjadi brutal, otoriter, kejam, dan tidak manusiawi.

Pada intinya, pemikiran politik Islam merupakan nilai-nilai filsafat politik dalam Islam yang tetap relevan untuk sepanjang zaman, paling tidak sebagai khazanah kekayaan pemikiran politik yang menjadi bahan kajian perbandingan antara pemikiran politik Islam di masa lalu dan pemikiran politik di era modern dan kontemporer.

Bedasarkan kajian mendalam bahwa pemikiran politik Islam sebagaimana disebutkan di atas, tetap mengacu pada Al-Qur’an dan Sunnah Nabi sebagai rujukan utama ketika mereka melakukan observasi terhadap realitas perpolitikan saat itu. Meskipun demikian, para pemikir muslim melakukan kaji banding juga terhadap pemikiran-pemikiran Yunani yang disampaikan oleh Plato, Socrates, Aristoteles, dan lainnya, terutama mengenai teori kemunculan negara. Kajian perbandingan yang dilakukan oleh mereka para pemikir politik muslim ternyata menjadi inspirasi bagi mereka sehingga bahasan pemikir politik Islam menjadi bahasan yang luas dan mendalam, walaupun tidak semua pemikiran yang berasal dari Yunani diterima.