image by chathamhouse.org

Dalam sejarah demokrasi hingga saat ini, perempuan mengalami peningkatan reposisi yang cukup signifikan. Dari manusia yang dimarginalkan, dapat memiliki hak pilih, hingga akhirnya mempunyai porsi yang sama dengan laki-laki dalam ajang kontestasi demokrasi. Walhasil, perempuan mempunyai representasi yang cukup dalam struktur politik, baik dalam jenjang eksekutif maupun legislatif. Namun di lapangan, mengapa banyak kebijakan publik yang sangat diskriminatif terhadap perempuan?

Dominasi Androsentris

Adalah Luce Irigaray, seorang feminis kelahiran Belgia (1930) yang melakukan dekonstruksi terhadap dominasi wacana oleh laki-laki (androteks). Menurutnya, selama ini wacana yang digunakan dalam ruang publik masih didominasi oleh teks yang berdimensi laki-laki (androsentris), termasuk dalam politik.

Nyatanya, diskursus dan logika yang berkembang dalam publik kita masih sangat kental dengan orientasi laki-laki. Memang genealogi sosial kita bernuansa kerajaan yang kental dengan orientasi androsentris. Sayangnya, setelah lebih dari 70 tahun Indonesia berhasil merdeka, pergeseran paradigma ini belum mendulang kesuksesan. Padahal, logika dan identitas feminim berbeda dengan identitas maskulin yang kenikmatannya tidak terdefinisikan.

Seyogyanya, perempuan memiliki tatanan simbolis tersendiri. Akibat dominasi ini menurut Irigaray, ialah skizofrenia pada perempuan, yang ditandai dengan ketidakmampuan atau keminderan mereka dalam melontarkan gagasan sebab kegagapan mereka menggunakan bahasa dan budaya pemaknaan yang hingga saat ini masih cenderung maskulin.

Perempuan memang memiliki kebebasan dalam akses ke politik, karier, pendidikan, dan sosial. Yang menjadi catatan kritis ialah, apa atau siapa yang mampu menjamin dalam soal keamanan dalam berpolitik, berkarier, dan sebagainya tadi? Jika jawabannya negara, mengapa korban masih saja bermunculan? Bahkan seorang anggota mantan anggota DPR RI dua periode (yang jelas surplus kekuasaan) berinisial VM saja menjadi korban kekerasan rumah tangga oleh suaminya sendiri baru-baru ini.

Budaya Ramah Feminim

Meski representasi perempuan dalam struktur politik cukup banyak, pertanyaan besarnya ialah mengapa kehadiran mereka seolah masih belum cukup untuk mengatasi dan menyelesaikan problem-problem politik dan sosial, khususnya marginalisasi terhadap perempuan? Satu contoh yang baru-baru ini adalah demo para perempuan dalam rangka Hari Perempuan Sedunia yang berorasi menuntut agar RUU PPRT (Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) segera diselesaikan, karena sudah 19 tahun terkatung-katung dan telah memakan 2.641 korban kekerasan.

Representasi perempuan di parlemen kita tidak kurang, bahkan Ketua parlemen kita saat ini adalah perempuan. Namun justru ia sendiri yang lagi-lagi menunda RUU ini berdasarkan rapat pimpinan (Rapim) di parlemen. Belum lagi masalah-masalah kedaerahan, seperti kisah baru-baru ini tentang seorang bapak yang istrinya yang hendak melahirkan meninggal usai ditolak RSUD Ciereng, Subang, Jawa Barat dengan dalih belum mendapat rujukan dari puskesmas setempat.

Kita menyadari bahwa budaya politik dan birokrasi dalam demokrasi kita masih androsentris. Budaya ini tentu dicirikan dengan kasak-kusuk keji di belakang layar, dan budaya pragmatisme politik, yang melahirkan kebijakan yang pragmatis pula, bukannya substansial. Dominasi ini yang menyebabkan perempuan dalam panggung politik sulit bergerak, dan justru potensi terseret arus tersebut. Akhirnya, representasi perempuan yang digadang-gadang mampu menyelesaikan problem, ikut melanggengkan problem yang telah lama menyergap kita.

Budaya seperti ini harus segera dikonstruksi ulang sesegera mungkin. Sudah saatnya wacana didominasi oleh pola pikir feminis yang peduli (ethics of care) dan yang adil (ethics of fair), sehingga kebijakan yang muncul adalah kebijakan yang mengayomi dan melindungi, bak kehangatan nan kasih sayang seorang ibu dalam merawat dan membesarkan anak-anaknya, atau bagai bumi yang selalu melayani kita tanpa pamrih (maka disebut ibu pertiwi).

Jika hal ini tidak dilakukan, akan muncul banyak lagi korban-korban perempuan dalam setiap dimensi kehidupan, entah menjadi korban kekerasan, korban perdagangan, korban kebijakan, hingga korban kematian. Haruskah ada kriteria khusus berupa berapa ribu korban lagi yang harus muncul sehingga pemerintah tergerak hatinya? Perubahan budaya ini ke depan juga menjadi acuan pokok, untuk Indonesia berhasil mencapai target pembangunan berkelanjutan (SDG’s 2030) khususnya poin kelima, yakni gender equality.

Sumber Bacaan:

Noerhadi, Toeti Heraty. 2013. Aku Dalam Budaya: Telaah Teori & Metodologi Filsafat       Budaya. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama

https://lsfdiscourse.org/bahasa-catatan-pemikiran-luce-irigaray/ (Website)