image by tirto.id/Sabit

Pesta demokrasi di 2024 yang cukup carut marut dan tumpang-tindih di Mahkamah Konstitusi (MK) masih tetap harus kita jaga spirit of atmosphere-nyaBermacam polemik yang hadir dengan berbagai dikotomi argumentasi harus ditanggapi secara pandang burung. Hipotesa ini bersifat keberpihakan akan kepentingan saya sebagai Generasi Z yang memiliki idealisme tersendiri akan negara harapan yang telah saya tulis dan gambarkan melalui dialektika fiksi pikiran. Maka dari itu mari kita mulai dari basis logika fiksi dari tiap masyarakat.

Sebagai bagian dari golongan orang yang memiliki peran krusial dalam penentuan arah, dimustikan bagi diri masing-masing pemuda, baik itu dari Gen Z maupun Milenial, untuk mendapat ruang percakapan yang sehat dan konseptual. Ruang-ruang tersebut harus segera dilonggarkan unsur kemerdekaannya agar ventilasi informasinya bisa terus masuk dan bisa dihisap oleh otak. Karena sebagai data yang akan menentukan basis argumentasi dan jajakan variabel, utamanya dari budaya perpolitikan itu sendiri, sudah sepatutnya informasi itu memiliki transparansi dan verifikasi yang mendekati faktualitas. Pemuda adalah gambaran filosofis dari peradaban bangsa yang akan terbentuk secara sistematis nantinya. Peran mereka akan sangat liar dan bebas dalam bayangan semiotika di lingkup kemajemukan.

Variabel-variabel macam kekuasaan dan kepentingan juga akan punya tempatnya sendiri dalam fase sirkulasi yang secara demokratis dapat dijalankan dengan syarat, kemerdekaan informasi itu bisa terlaksana. Jika merujuk pada peta politik yang terjadi saat ini, dinasti sebagai hal yang paling memungkinkan terjadi dalam kurun waktu dekat ini juga makin mendekatkan bangsa dalam sistem monarki dan feodalisme akan makin lekat sebagai kebudayaan dan identitas. Kasak-kusuk akan revolusi masih samar-samar terdengar dan wajib dalam sistem demokrasi, kita menaruh kecurigaan tersendiri kepada elit politik. Mereka yang punya kuasa dan wewenang sebagai konteks orang kuat, akan dengan mudah mengakses, menutup bahkan mencederai kaidah serta hakikat dari demokrasi itu sendiri. Lalu bagaimana dengan pemimpin yang dalam sebuah bentuk negara Republik disebut dengan Presiden itu mampu dan berani melakukan perjudian besar-besaran terhadap demokrasi bangsa?

Jika ditarik lebih dasar mengenai republik, yang dalam bahasa Latin disebut res publica atau urusan publik, mempunyai kedekatan makna yang sangat membumi mengenai kebijakan publik yang mewakilkan sebuah keterwakilan secara struktural. Artinya, landasan puncak aktualisasi dari bentuk kenegaraan seperti ini adalah kejujuran. Perlu dicermati bagaimana posisi kejujuran itu sendiri dalam sistem pemerintahan berjalan saat ini dan sangat lumrah bagi rakyat untuk menuntut keterbukaan informasi yang sering mengalami manipulasi melalui metode “seolah” dialektika. Maka timbul cara-cara radikal seperti yang dilakukan oleh golongan komunisme di fase sejarah masa lampau namun diperhalus melalui akses percepatan peradaban teknologi dalam sikap penyebaran hoax di media massa.

Sikap-sikap seperti keterjaminan kebebasan eksplisit belum juga ditunjukan oleh para Calon-calon pemimpin. Atau setidaknya ada pendapat mengenai konsep kebebasan seperti apa yang akan coba dijalankan. Kampanye saat ini berbasis secara data kuantitatif saja, minim sekali kualitas ide dimunculkan. Padahal sebuah ide harus terucap secara verbal dan terbuka agar masyarakat punya standarnya untuk mencatumkan rasionalitas dalam agenda pemilihan nantinya. Politik identitas yang masih tergambar implisit juga menciptakan ruang pameran baru bagi para buzzer guna mengeksplorasi dan menceritakan ulang garis lurus dari reputasi lawan pilihannya.

Dewasa saya, di tengah masyarakat yang mulai mengalami peningkatan kualitas dialektika saat ini, perlu bagi para Capres untuk menentukan bagaimana ide dan figur mereka bisa terceritakan lewat berbagai metode, entah itu melalui metafora maupun secara demokratis absolut. Penentuan aspek penyampaian ide ini akan menerbangkan tinggi-tinggi faktor elektabilitas Capres karena telah melempar sketsa kontruksi untuk negara yang telah mereka rumuskan dalam pikiran. Bukankah sudah kurang efisien lagi strategi merakyat, karena masyarakat sudah mulai paham dengan konsekuensi secara empirik. Rasionalitas sangat amat diperlukan agar dapat membentuk sikap kritis dalam melihat objek dari ide dan gagasan itu sendiri, bukannya berdasarkan subjek dalam basis humanitas yang tidak menjadi tafsir umum dari republik. Jadi rasional akan diposisikan sebagai jalan utama bagi ide bisa berjalan sesuai arah yang dikendalikan publik.

Merakyat bukan mesti menjadi petani. Dalam prinsip demokrasi, pemerintah adalah perwakilan rakyat yang secara konteks bangsa ini, terdapat sebuah pluralitas yang seringkali menjadi faktor dari kebijakan yang irasional. Dalam konteks seorang Presiden, beliau bukan hanya mewakilkan suatu golongan. Hal ini tercantum di welstanchaaung bangsa ini, yang tertulis dalam sila keempat. Tugas Presiden adalah memberikan ide konsep mengenai negara sesuai cita-cita pendiri bangsa, maka disitulah peran logika melalui visi bisa rakyat tagihkan secara kontan. Karena biar bagaimanapun, keterlibatan Presiden dalam blusukan adalah untuk bicara langsung kepada masyarakat adat, bukan untuk dengan cara turun ke sawah.

Seorang pemimpin harus punya batasan untuk menjaga psikologis dalam figur. Pemimpin biar bagaimanapun tidak akan bisa mengerti posisi rakyat. Ada ketidakcocokan sinergi perasaan yang diwakilkan. Dan itu bukan merupakan sebuah persoalan, melainkan akan menjadi faktor titik tengah dari sebuah tumpuan landasan dalam sistem kenegaraan. Intelektual yang baik akan menghasilkan produk kecakapan berpikir secara abstrak, mengenai bagaimana sebuah hal yang tidak serasi dapat berakibat positif dalam lingkup transaksi yang menghasilkan kesepakatan berkelanjutan secara masif.

Cara paling efektif untuk dilakukan adalah dengan beretorika dalam forum diskusi yang sudah matang atau hampir matang. Mengapa tidak boleh yang mentah atau setengah matang? Boleh saja, tapi dikhawatirkan malah terjadi sebuah suasana ruang kelas yang membosankan. Saya mengambil satu contoh kasus yang berasal dari figur yang konyol, Aldi Taher. Bang Aldi mengatakan di sebuah konten podcast soal strategi kampanye. Namun jawaban Aldi Taher mengenai pertanyaan visi misi dan tujuan gabung dalam sebuah lembaga pemerintahan menjadi sangat konseptual. Bang Aldi ingin para wakil rakyatnya dapat secara langsung antara perwakilan rakyat dengan rakyat bisa berkomunikasi, bukan malah takut dengan demonstrasi rakyat dan malah masuk ke dalam.

Dan kampus merupakan ruang seksi bagi sistem peradaban yang makin cepat rotasinya, untuk berbicara dan diskusi mengenai imajinasi apa yang sudah dilukiskan si calon pemimpin. Dengan semangat yang membara, seorang mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan literasi yang baik dalam pertanyaan mereka mengenai nasib harapan bangsa yang bersuaka pada rasa pesimisme. Dalam bayangannya, jangan malah mencoba sefrekuensi dengan rakyat dan tentunya, generasi muda. Karena dalam negara yang plural, mencoba untuk sama adalah sebuah siklus yang berakibat pada pertengkaran yang tidak berujung dan tidak berakar. Bermain-main dengan sastra dan kesenian bisa menjadi subjek positif guna penuntun ide bisa tergagaskan secara konstruktif. Kembali lagi dengan gagasan mengenai kebebasan, sudah sepatutnya kita bisa berekspresi dan berimajinasi sesuai payung referensi masing-masing.

Pelajarilah secara runtut dan menyuluruh tiap-tiap proses sosiologis dari para calon. Selaraskan ide-ide dan gagasan Presiden dengan rakyat yang dimasukan dalam sebuah dialektika kebangsaan. Distribusi ide secara kompetitif yang berbasis argumen akan memancing sebuah sirkulasi sehat yang mengaktifkan harapan atau imajinasi kebangsaan secara kolektif. Sama seperti menurut Ben Anderson, jika keanggotaan dalam suatu bangsa didasarkan pada persepsi dan ikatan emosional yang melebihi batas-batas geografis dan waktu. Anderson menekankan bahwa kebangsaan bukanlah sesuatu yang inheren atau alami, melainkan merupakan produk konstruksi sosial. Dirinya juga mengkritik pandangan kebangsaan yang eksklusif yang menghasilkan konflik antara bangsa-bangsa. Pemimpin yang baik tidak berusaha untuk dekat secara fisik dengan rakyat melainkan secara kebijakan. Meskipun tentu saja, ada konsekuensi yang akan dikorbankan dalam tiap-tiap sikap dan tindakan kebijakan, namun memperkecil pengorbanan akan menjadi tugas utama dalam penggambaran sebuah konsep kebijakan.

Meskipun kita tahu politik identitas sudah mulai ditinggalkan namun politik kekeluargaan yang menempatkan subjek diatas objek harusnya juga boleh jadi akan mencekal kemuliaan dari proses menuju demokrasi itu sendiri. Namun strategi dalam berkampanye mestilah memiliki etikabilitas yang cakap. Junjung dan tingkatkan ide gagasan berbasis argumen dan tekan sampai lubang terdalam angka pertarungan berbasis sentimen. Surplus informasi namun stagnansi yang terjadi dalam dialektika menandakan adanya perusakan demokrasi secara masif dari sistem kepentingan itu sendiri. Penentuan siapa Cawapres sudah bukan lagi perihal proses pencocokan idealisme, melainkan tukar-menukar angka. Pembentukan koalisi telah tercemar oleh sistem threshold 20% yang berakibat pada babak belurnya sebuah iklim komunikasi dialektika. Setelah dihabisi, iklim tersebut juga akan digunakan sebagai perangkat yang melengkapi kepentingan identitas dari figur-figur tertentu. Sosial media sebagai ruang paling efisien juga sudah mulai diselundupkan berbagai kebohongan pasif yang merunut kepada kepentingan individu.

Proses yang sudah rusak ini harus segera dibawa pada pemikiran bahwasanya bangsa ini perlu melakukan kajian dalam pendefinisian demokrasi. Demokrasi seperti apa yang negara inginkan dan apa landasan logikanya serta bagaimana implementasi secara komprehensif yang paling dimungkinkan untuk dilakukan. Hal-hal seperti ini memang sangat berpengaruh pada ritme pemilu yang akan terjadi dalam pesta demokrasi yang akan mendatang dan yang akan mendatang lagi setelahnya. Ideologi yang menjadi representasi dari tiap-tiap fiksi telah kembali ke dasar bumi sebagaimana yang terjadi pada zaman sebelum peradaban manusia terbentuk. Anugerah akal budi diciptakan Tuhan untuk berpikir berkelanjutan, membayangkan apa yang akan terjadi di langkah berikutnya berdasarkan apa yang terjadi dari langkah sebelumnya.