Menerapkan Herd Immunity di Indonesia, Mungkinkah?

Sempat ramai di linimasa, istilah epidemi herd immunity adalah keyword yang paling dicari untuk diketahui istilah dan cara kerjanya di mesin pencarian google. Baru-baru ini, seiring merebaknya Corona virus disease 19 (COVID-19), herd Immunity dikait-kaitkan dengan penerapan metode new normal life (Kehidupan baru yang normal) akan diberlakukan serempak oleh pemerintahan Indonesia pada bulan Juni 2020 ini. Apakah dapat dibenarkan bahwa pemerintah Indonesia give up (menyerah) atas penerapan lock down pada sejumlah daerah di Indonesia? Berbagai cara sudah Indonesia lakukan demi memutus mata rantai Covid-19 ini, namun penyebaran semakin melonjak drastis setiap harinya.  

Sebelum mengupas lebih dalam isu diatas, inilah kurva informasi perkembangan covid-19 di Indonesia selama 3 bulan terakhir. Menurut laporan terbaru dari Worldometer, total sebanyak 7.444.550 orang positif covid-19 di dunia dengan angka kematian mencapai 418.123 orang dan 3.722.498 orang dinyatakan sembuh per Kamis 11 Juni 2020 pukul 06.47 pagi. Di Indonesia, seperti yang dilansir CNN Indonesia (10/6/2020) melaporkan bahwa angka positif covid-19 sudah mencapai 34.316 orang dengan rincian 11.414 orang dinyatakan sembuh dan 1.923 orang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, DKI Jakarta menempati urutan pertama dengan kasus positif terbanyak dengan jumlah 8.121 orang, diikuti Jawa Timur (6.313), Jawa Barat (2.424), Sulawesi Selatan (2.014), dan Jawa Tengah (1.642). 

Berdasarkan data diatas, pelonjakan kasus covid-19 begitu cepat tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Namun Indonesia dianggap telat dalam menghadang virus ini, sejak China menyatakan bahayanya virus ini  pada Desember 2019 lalu. Ketidaksiapan dalam perangkat fasilitas medis dan pengetahuan dalam mengendalikan virus Corona mutasi baru ini mampu membuat beberapa tenaga medis sempat kewalahan. Dimulai dari penerapan Karantina wilayah dan Lock down masih belom efektif diterapkan dalam menekan laju penyebaran virus.  Lalu apakah Indonesia akan berlakukan herd immunity yang dianggap efektif dalam memutus mata rantai virus?

Herd immunity atau kekebalan komunitas, merupakan kekebalan kelompok yang mana 90% anggota dari kelompok tersebut terjangkit virus/penyakit namun masih berdampingan dengan anggota yang sehat. Dari herd immunity ini dipercayai bahwa suatu kelompok tersebut akan menciptakan imunitas tubuh dari anti body yang lebih kuat dari sebelumnya.

Menurut Asosiasi Profesional Pengendalian Infeksi dan Epidemologi (APIC) AS, kekebalan kelompok terjadi ketika persentasi komunitas kebal penyakit tinggi, (baik melalui vaksinasi mau pun telah melewati fase infeksi). Kelompok yang tidak kebal akan tetap mendapat perlindungan karena kemampuan penyakit untuk menular sudah sangat kecil. Misalnya 90-95 orang dari populasi tersebut sudah divaksin sehingga memeperkecil kemungkinan menginfeksi orang sekitarnya.

WHO mendengungkan istilah ini sebagai cara yang sangat berbahaya “Tidak ada selamat sebelum semuanya selamat” untuk diaplikasikan wabah pademi covid-19. Pada dasarnya, herd immunity ini mampu diterapkan ketika sudah melewati proses vaksinisasi, sedangkan hingga saat ini belom ada vaksin resmi yang dikeluarkan oleh para pakar untuk vaksin virus ini. WHO menegaskan herd immunity tinggi resiko keberhasilan membentuk suatu imun jika hanya mengandalkan pembentukan antibodi natural untuk membentuk sistem imun. 

Lantas siapakah yang mengagas ide herd immunity ini dalam wabah covid-19? Terdapat beberapa Negara pemimpin dunia yang sudah menerapkan herd Immunity kepada rakyatnya. Pertama, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Mereka menyebutnya “go-it-alone” istilah pembiaran penyebaran rantai covid-19 sengaja diberlakukan dalam menetrasi 60% penduduk atau sekitar 40 juta penduduk harus terjangkit virus sehingga mereka membentuk komunitas yang membuat antibodi baru.  Kepala Penasehat Ilmiah Inggris Sir. Patrick V menuturkan bahwa dibutuhkan lebih banyak orang yang kebal untuk mengurangi penularan virus. Inggris meyakini apabila memberlakukan lock down akan menimbulkan keresahan rakyatnya dalam segala aspek, oleh sebabnya, herd immunity digadang sebagai metode uji coba yang diyakini efektif. Namun selang beberapa waktu, pada 16 maret Johnson menarik aturannya tersebut setelah ahli imunologi dari Imperial College London dan London School of Hygiene and Tropical Medicine yang melaporkan tentang dampak virus corona di Italia menunjukkan bahwa sebanyak 30 persen pasien yang dirawat di rumah sakit dengan virus itu memerlukan perawatan intensif. Fasilitas di Inggris pun akan kemungkinan terguncang jika estimasi itu terjadi.

Negara kedua, setelah Inggris adalah Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mulai memberlakukan herd immunity. Dilansir dari Whiizz Flash, Belanda meyakini pengontrolan penyebaran virus tanpa batasan sosial. Namun hal ini gagal karena virus bukan semakin menurun, tapi semakin meningkat. Mayoritas pasien positif berasal dari kalangan remaja dan anak-anak. Kelompok yang diyakini rentan virus, malah membanting setir kebijakan pemerintah tersebut. Anak-anak menunjukan gejala demam, batuk, sesak nafas, dan gangguan pernafasan lainnya. Pada akhirnya, pemerintahan Belanda menarik kebijakan herd immunity setelah dikabarkan keguncangan dibeberapa rumah sakit. 

Italia tidak menyebut dengan istilah herd immunity, namun negara tersebut sudah sangat terlambat membiarkan warganya beraktivitas normal keluar rumah. Banyak ribuan bahkan jutaan kasus yang melanda Italia sehingga pemberlakuan lockdown segera di terapkan. Oleh karena itu, Negara ini menjadi kiblat penelitian oleh Inggris yang sedang memberlakukan herd immunity. 

Berkaca dari beberapa Negara maju yang telah mencoba menerapakan herd immunity, Swedia justru mulai menerapkan herd immunity di bulan Maret hinggga April. Ketua ahli Epidemologi Swedia, Ander Tegnell dilansir dari ABC Australia tujuan kebijakan ini semata-mata untuk memperlambat penyebaran infeksi sebanyak mungkin dan membangun kekebalan kelompok. Swedia berkaca pada covid-19 yang cenderung memiliki resiko lebih ringan dari flu Spanyol yang lebih besar dampaknya namun bisa digalakkan pada tahun 1918 dan 1919 lalu. Perkiraan tingkat Case Fatality Ratio (CFR) atau proporsi angka kematian terhadap infeksi covid-19 berkisar 0,5%-1% lebih rendah dari flu Spanyol yang mencapai 3%. Laporan lanjutan oleh Our World in Data dari Johns Hopkins University,  total kasus covid-19 di Swedia sebanyak 33.459 kasus dengan tingkat kematian 3.998 namun disisi lain angka kematian di Swedia lebih kecil dari pada tingkat kematian di Negara Eropa lain yang mulai menerapkan lockdown seperti Inggris, Prancis, dan Italia. Akan tetapi, dilansir dari surat kabar Liputan 6 per data 26 Mei angka kematian  harian per-1 juta orang di Swedia lebih tinggi dari pada Italia, Inggris, dan AS dengan rincian AS mencapai 3,26, Italia 1,97 dan Swedia 6,63. Hingga saat ini, Swedia memiliki keyakinan tinggi bahwa herd Immunity mampu memutus penyebaran covid-19 digelombang kedua. Anders Tagnell, Epidemiolog mendukung strategi ini.

Berdasarkan beberapa refleksi Negara maju yang meberlakukan herd immunity, berbagai konsekuensi memang harus mampu diperkirakan seperti memulai sebuah kebijakan dengan adanya formasi siaga 24 dalam segala aspek yang akan ditimbulkan oleh covid-19 ini. Tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat harus dipersiapkan secara matang-matang. Lalu isu Negara berkembang seperti Negara Indonesia apakah mampu menjawab segala dampak yang ditimbulkan covid-19 apabila mengimplementasikan herd immunity ini? Berikut inilah beberapa pertimbangan yang perlu diestimasikan; Indonesia bukanlah sebuah Negara maju yang memiliki kelengkapan infrastruktur kesehatan yang memadai, tenaga medis dibeberapa wilayah pedesaan masih belom mumpuni dalam menangani gejala mutasi corona menjadi covid-19, masyarakat Indonesia tidak semuanya memiliki pengetahuan tetang covid-19 karena dilatarbelakangi oleh stratifikasi pendidikan yang berbeda-beda, dan pemerintah harus mampu membantu biaya penanganan konsekuensi herd immunity apabila diberlakukan.

Pemerintah harus bersiap dan memiliki solusi lanjutan apabila herd immunity ini gagal memutus rantai penyebaran.
Menyetarakan isu herd immunity dengan new normal life berciut di media sosial. Bahkan berbagai konspirasi ada yang mengatakan kebijakan new normal life sebagian besar mirip dengan herd immunity karena pemerintah sudah lesu menghadapi beragam masalah dimulai kelesuan perekonomian hingga memungkinkan mengancam kebangkrutan, tak sepenuhnya anjuran untuk tetap tinggal di rumah diikuti oleh masyarakat, pemerintah dinilai tak konsisten dalam penerapan kebijakan seperti diwaktu bersamaan memberlakukan PSBB namun masih ada konser penggalangan dana yang melibatkan massa, serta mall dibeberapa daerah masih dibuka menjelang hari raya dan kejadian lainnya. Sehingga new normal life diberlakukan. 

Apabila dilihat dari konsep new normal life di Negara Indonesia, masyarakat merekonstruksi kebijakan dalam berbagai aspek, dimulai dari sekolah yang mulai diaktifkan kembali dengan syarat sistem shift dan protecting ourselves ketika beraktivitas keluar rumah seperti pemakaian masker, menjaga kebersihan, menjaga pola makan dan pola istirahat. Industri dan jasa bisnis juga mulai perlahan beraktivitas kembali dengan tetap menerapkan social distancing dan beberapa protokol mengawasan dan penjagaan kesehatan umum. Demikian konsep new normal life (tatanan kehidupan baru) yang tidak seperti herd immunity yang diwacanakan di media massa akhir-akhir ini. Jika herd immunity harus menginjeksikan sebuah vaksin/pembiaran penyebaran virus dan orang-orang dibolehkan beraktivitas keluar rumah normal sehingga antibodi terbentuk, maka new normal life lebih pada membiarkan masyarakat perlahan-lahan boleh beraktivitas keluar rumah dengan syarat-syarat tertentu dengan memperhatikan protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah tanpa harus injeksi apapun dengan masyarakat itu sendiri yang memperhatikan pola hidup kesehatan masing-masing. Setiap Negara memiliki strategi pencegahan dan pengobatan covid-19 ini. Sembari para virology dan pakar pembuat virus masih terus bekerja menemukan vaksin yang tepat, peratuhan pemerintah dalam memutus mata rantai covid 19 seyogyanya juga dipatuhi.

Kesimpulan dari tulisan singkat ini, adalah pemerintah tidak cocok memberlakukan herd immunity, dan saat ini masih belom ada sinyal-sinyal pemerintah untuk pemberlakuan. Strategi Indonesia dalam menindak covid 19 sudah dianggap lebih bagus dari Jepang dan Negara Asia lainnya yakni dengan memisahkan kategori orang dalam pemantauan (ODP) dengan pasien dalam pengawasan (ODP) dari pada herd immunity yang sudah diterapkan di negara-negara maju sebelumnya.

* Penulis adalah aktivis pegiat isu kebangsaan dan literasi